Terungkap. Pembangkangan Pejabat Pemkab Jember Hambat APBD Untuk Rakyat

0
2566

Jember – Sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai, baunya tetap akan tercium juga. Setelah sekian bulan kegaduhan demi kegaduhan terjadi di Jember, hari ini, akhirnya terungkap juga bentuk pembangkangan sejumlah pejabat di Pemkab Jember.

Pembangkangan itu sebenarnya sudah bukan menjadi rahasia di kalangan elit politik dan wartawan di Jember, namun karena tidak ada satupun nara sumber yang berani membuka secara vulgar informasi tersebut, maka kebusukan itu hanya sekedar tercium oleh kalangan tertentu tanpa bisa diinformasikan kepada publik.

Namun kali ini, Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Jember berani membuka informasi penting tersebut kepada sejumlah awak media pada Senin 22/3/2021

Menurut Halim, salah satu alasan penunjukan ratusan pelaksana tugas oleh Bupati Hendy Siswanto,  selain karena konsekuensi dari pengundangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) 2021, ada alasan lainnya terkait kinerja pejabat di Pemkab Jember.

Bupati Hendy Siswanto sebagai bupati pilihan rakyat hasil pilkada 2020 ternyata sempat kesulitan mengakses data dan dokumen penting, saat awal memimpin Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara pimpinan DPRD Jember dengan Hendy Siswanto beberapa waktu lalu. “Hampir tiga jam kami bertabayun, kami mendengar keluh kesah, ‘curcol’ bupati,” kata Halim, Senin (22/3/2021).

Bupati sempat kesulitan meminta pasword kepada pihak Bappekab untuk meng-akses Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara, padahal untuk menyiapkan APBD, bupati harus mengakses keduanya “Sampai dua kali bupati meminta seperti itu. Ini bupati definitif meminta data seperti itu kok dipersulit,” kata Halim heran.

Tak hanya itu, menurut Halim, bupati juga bercerita tentang sulitnya memperoleh sejumlah data terkait pembangunan infrastruktur. “Padahal kebijakan dia adalah memperbaiki jalan. Otomatis diperlukan data yang final, akurat, tentang data jalan rusak,” katanya. Namun faktanya, sebagai Bupati pilihan rakyat yang definitif sekalipun, data itu baru diperolehnya sepekan kemudian.

“Beliau juga bercerita tentang (dana) Covid-19. Sampai sekarang bupati tidak bisa menganggarkan dana Covid karena masih diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal kebutuhan di lapangan untuk dana Covid ini sudah sangat mendesak,” kata Halim.

“Itu latar belakang penunjukan pelaksana tugas, ada pembangkangan-pembangkangan. Apa ini mau dibiarkan? Padahal salah satu sumpah ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah loyal kepada pimpinan,” sambungnya.

Seperti diketahui, Kepala Bapekab sebelumnya dijabat oleh Akhmad Imam Fauzy dan Kepala PU Bina Marga dijabat oleh Yessiana Arifa. Keduanya dikenal sebagai pejabat yang sangat loyal kepada Bupati Faida selain beberapa pejabat penting lainnya.

Imam Fauzy sebelumnya telah mendapatkan hukuman disiplin berat oleh Gubernur Jatim berupa penurunan pangkat selama 3 Tahun menjadi IV/a karena diketahui telah berani menuduh Gubernur Lalai di forum hearing bersama Komisi C DPRD Jember. Namun sanksi hukuman dari Gubernur tersebut ternyata tidak menjadikan Fauzy tak lagi menjabat sebagai Kepala Bapekab.

Baca : Tuding Gubernur Lalai, Fauzy Diambang Sanksi Turun Pangkat

Alih-alih digeser dari Kepala Bapekab, oleh Bupati Faida, Fauzy malah diangkat sebagai PLH Sekda Kabupaten Jember meski tanpa mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Timur.

Baca selengkapnya : https://www.xposfile.com/acuhkan-perintah-gubernur-bupati-faida-bersama-plh-sekda-fauzy-undangkan-perbup-apbd-2021/

Sedang Yessiana Arifa, sebelumnya juga telah diketahui sifat pembangkangannya terhadap kebijakan Plt Bupati Kyai Muqiet Arief yang mengembalikan pejabat berdasar KSOTK 2016 sesuai rekomendasi Mendagri.

Baca selengkapnya : https://www.xposfile.com/pembangkangan-birokrat-makin-nyata-pelayanan-publik-terganggu/

Pembangkangan dari pejabat-pejabat kunci di Pemkab Jember, sebenarnya telah tercium sejak beberapa bulan yang lalu sebelum Bupati Haji Hendy dilantik. Rencana rapat pembahasan APBD 2020 sekaligus APBD 2021 antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Jember yang telah diagendakan Senin 23/11/2020 , terbukti gagal digelar dengan sempurna.

“Kemarin Badan Anggaran DPRD telah mengundang tim anggaran Pemkab Jember, yakni Sekda, Kepala Inspektorat, Kabag Pembangunan dan juga Kabag Hukum. Namun masih ada 2 pejabat OPD kunci yang tidak hadir dirapat tersebut yaitu Kepala Bapekab (Fauzy) dan Kepala BPKAD (Yuliana)” terang Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim kepada sejumlah awak media di ruang Bamus DPRD Selasa 24/11/2020 lalu.

“Menurut Pak Sekda, dua pejabat yang tidak hadir itu telah menyampaikan izin dengan alasan saudaranya terkonfirmasi positiif covid, maka mereka melakukan protokol kesehatan dengan melakukan isolasi mandiri sehingga tidak bisa menghadiri undangan DPRD” sambungnya.

Halim menambahkan, sampai tadi pagi, meski pak Sekda telah berupaya bergerak membuat pemetaan, analisa atau reng-rengan, namun pak Sekda mengaku kesulitan mendapatkan data dari Kepala Bapekab dan Kepala BPKAD. Dan dengan kejadian itu, Halim menengarai ada upaya boikot dan pembangkangan dari 2 pejabat tersebut terhadap rencana pembahasan APBD.

“(Dari kejadian tersebut), otomatis saya melihat ada upaya pembangkangan bahkan upaya menghambat pembahasan APBD dari oknum-oknum pejabat yang mungkin merasa dirugikan ketika terjadi pengembalian pejabat sesuai rekomendasi Mendagri jum’at pekan lalu” tegasnya.

Baca berita selengkapnya : https://www.xposfile.com/oknum-pejabat-kunci-di-jember-membangkang/

Pewarta : Kustiono Musri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.