by : Nyoman Aribowo
Anggota DPRD PAN JEMBER
Siapapun orang, pasti ingin bisa melakukan apapun dalam kehidupannya dengan LELUASA atau SEENAK HATINYA. Apalagi seorang PEMIMPIN yang dibekali KEKUASAAN untuk melakukan banyak hal termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan anggarannya. Tetapi dalam hal yang berkaitan dengan orang banyak apalagi sebuah pemerintahan tentunya hal itu tidak diinginkan, karena bisa terjadi KERUGIAN pada masyarakatnya.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember yang baru saja di pimpin seorang Bupati baru, pasti juga harus mengikuti tatanan pemerintahan yang berkonsep CHECK and BALANCES untuk menghindari KESEWENANGAN dan PENYIMPANGAN dari seorang PENGUASA DAERAH.
DPRD sebagai LEMBAGA MITRA sekaligus LEMBAGA KONTROL harus menjalankan fungsi dan perannya untuk menghindari kejadian di atas. Fakta yang ada, lembaga DPRD terdiri dari personal personal yang merupakan kepanjangan tangan PARTAI POLITIK yang tentu tidak bisa dilepaskan dari IDEALISME dan KEPENTINGAN masing masing partai.
PDIP sebagai partai yang tidak mendukung H HENDY SISWANTO dan GUS FIRJAUN saat PILKADA lalu, mengalami sebuah kondisi PSIKOLOGIS seperti KECEWA dan SULIT MENERIMA kekalahan paslonnya. KEPUTUSAN PDIP yang mengambil sikap tegas untuk menjadi OPOSISI terhadap PEMERINTAHAN H HENDY dan GUS FIRJAUN sangat bisa dipahami.
Tetapi secara OBYEKTIF harus dipahami pula bahwa LEMBAGA DPRD JEMBER selama 1,5 tahun belakangan mengalami KEKOMPAKAN dan KEBERSAMAAN yang luar biasa akibat dari SIKAP dan GAYA PEMERINTAHAN sebelumnya yaitu zaman Bupati FAIDA.
PERNYATAAN KERAS dan KRITIKAN kepada KEBIJAKAN yang diambil oleh BUPATI oleh teman teman dari PDIP saat awal awal pemerintahan Jember sekarang, membuat beberapa anggota DPRD dari Fraksi lain merasa KURANG NYAMAN. PERANG KOMENTAR di media massa cenderung MEMANAS bahkan terkadang kurang ENAK di dengar oleh masyarakat Jember.
Kami selaku salah satu anggota DPRD yang bukan dari partai pengusung lebih bersikap NETRAL dengan ORIENTASI UTAMA untuk kepentingan MASYARAKAT JEMBER yang selama 5 tahun ini mengalami KEMUNDURAN luar biasa.
Masyarakat JEMBER ingin segera memiliki APBD yang NORMAL dan segera melakukan pembangunan yang masif untuk mengejar ketertinggalan selama ini. Masyarakat menunggu LEMBAGA DPRD yang bisa BERKOLABORASI dengan BUPATI untuk segera mencapai HARAPAN HARAPAN masyarakat.
Apakah tidak boleh MENGKRITIK ? apakah tidak boleh BERBEDA ? tentu BOLEH, asal tidak MENGHAMBAT apalagi MENGHADANG program program yang BERMANFAAT untuk masyarakat.
KRITIK yang OBYEKTIF, KRITIK yang SEHAT dan KRITIK yang MEMBANGUN itu sangat dibutuhkan untuk kebaikan kedepan. Kebijakan terhadap penerapan SOTK 2021 yang harus dilakukan oleh BUPATI agar APBD segera bisa dibahas dengan DPRD, harus dilihat sebagai NIAT dan UPAYA yang BAIK demi kepentingan MASYARAKAT JEMBER.
Jika ada PERSEPSI yang berbeda maka KOMUNIKASI dan DISKUSI harus segera dilakukan untuk mendapatkan SOLUSI TERBAIK..daripada sekedar mengkritik dan menyalahkan.
PAN akan mendorong dan mengajak FRAKSI FRAKSI di DPRD untuk segera melakukan KOMUNIKASI dan DISKUSI dengan EKSEKUTIF dan mendorong PIMPINAN DPRD bersama BUPATI untuk melakukan langkah KONSULTASI dengan PROPINSI dan DEPDAGRI.
Apapun keputusan hasil konsultasi bersama ini, harus bisa diterima dan segera silakukan langkah langkah lanjutan lebih cepat, ingat MASYARAKAT MENUNGGU…..!!
Xposfile menerima kiriman tulisan ini dari Nyoman Aribowo, Anggota DPRD PAN Jember, melalui pesan WhatsApp pada Senin 22/3/2021.
Baca juga :
