Jember – Kebijakan Bupati Hendy Siswanto memilih jalan pintas menyelesaikan APBD 2021 yang sudah sangat terlambat dibanding daerah lainnya di Indonesia mendapat reaksi beragam.
Ditengah kondisi birokrasi dan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Jember peninggalan Bupati Faida sebelumnya yang samasekali tidak bisa dibilang normal, Bupati baru yang belum genap sebulan dilantik ini kemudian memutuskan kebijakan sulit dengan mem-PLt-kan 631 pejabat di lingkup Pemkab Jember sebagai konsekuensi pengundangan KSOTK 2021.
Kebijakan tersebut kemudian mendapat reaksi beragam ditengah publik. PDI-P sebagai satu-satunya partai yang sebelumnya telah terang-terangan menyatakan sikap “oposisi”, seperti mendapatkan momentum untuk menyikapinya. Berikut teks sikap resmi PDIP dalam rilis yang disampaikan kepada sejumlah awak media kemarin jum’at 19/3/2021.
Berikut adalah file PDF nya PERNYATAAN SIKAP PDIP
Terhadap sikap PDIP tersebut, berikutnya Politisi Partai Nasdem David Handoko Seto yang juga Ketua Komisi C DPRD Jember menanggapinya seperti dalam voice berikut :
Pewarta : Kustiono Musri
Pancet waee …kemana mereka pas bupati yang kemarin