Bukan hanya sekali dua kali “potret kemiskinan” di Jember terungkap melalui pemberitaan media, baik dari aktivis pegiat sosial maupun temuan dari banyak pihak lainnya. Namun, kejadian demi kejadian mengenaskan seperti derita Siti Nurhaliza itu masih saja tiba tiba muncul diruang publik.
Kaget, trenyuh, sedih, prihatin dan berbagai ekspresi lainnya akan memenuhi ruang medsos. Kali ini, lagi lagi di Kecamatan Sumber Jambe Desa Jambe Arum Dusun Pace, 2 keluarga juga belum optimal tersentuh bantuan pemerintah.
Lazimnya, pemberitaan seperti itu sama sekali tidak disukai oleh penguasa, lebih lebih oleh Pelaku Manipulasi, Pemalsuan, dan Penyalah Gunaan Data Kemiskinan ditingkat RT/RW, Desa, Kecamatan sampai Pemerintah Daerah.
Berikutnya, ketika sudah terblow-up diruang publik, banyak pihak kemudian tergopoh-gopoh mendatangi lokasi, bahkan diujung gunung sekalipun, akan mereka datangi hanya sekedar untuk menunjukkan tanggung jawab dan sifat kepedulian mereka kepada si miskin (atau jangan jangan hanya sebagai ajang Pencitraan ?).
Bantuanpun kemudian mengalir deras dari berbagai pihak yang sebelumnya jelas jelas tidak peka, tidak tahu, atau bisa jadi memang tutup mata. Dan persoalan itupun kemudian dianggap selesai. “Case Closed”, sampai ada pemberitaan berikutnya.
Anehnya, terhadap perbuatan (pidana ?) pemalsuan, manipulasi, dan penyalah gunaan data kemiskinan itu, hampir tidak pernah diketahui berlanjut ke ranah hukum.
Tidak ada efek jera bagi pelaku. Padahal, kalau ditelisik lebih dalam, perbuatan merekalah sebenarnya yang menjadi faktor utama penyebab (masih) adanya temuan-temuan tentang kemiskinan yang belum terlayani program pemerintah itu.
Ditengah banyaknya program pemerintah (pusat atau daerah) yang sepertinya sudah mengCover semua sisi kemiskinan sebagai wujud menjalankan amanat UUD 45 yang mewajibkan pemerintah memelihara fakir miskin dan anak anak terlantar di negeri ini, seharusnya tidak ada lagi alasan hingga terkuaknya temuan-temuan kemiskinan yang tidak tersentuh bantuan pemerintah.
Kondisi yang sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya semua birokrasi mulai level Kabupaten sampai level terbawah memiliki sifat EGP. Ejeb (Peka), Gesek (Tanggap dan Cekatan), & Pelak (Peduli). Birokrasi yang peka terhadap kondisi rakyatnya. Birokrasi yang tanggap & cekatan membantu kesulitan rakyat, dan birokrasi yang peduli dan sabar melayani rakyatnya.
Sisi lain dampak keberadaan banyaknya program bantuan dari pemerintah itu, diakui atau tidak, memang sedikit banyak menjadikan banyak pihak lupa dengan kewajiban sosial yang melekat pada masing masing. Banyak yang kemudian berlepas diri karena menganggap semuanya sudah ada yang mengurusi.
Kultur masyarakat Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan jiwa ke-gotongroyongannya, sepertinya mulai terkikis sedikit demi sedikit. Ketidak pedulian terhadap kondisi sulit tetangganya sendiri, semakin banyak terjadi. Tidak hanya dikota-kota besar saja, didesa sekalipun, potret ketimpangan sosial semakin sering kita lihat.
Pertanyaannya…….
Apa yang bisa (sudah) kita lakukan agar peristiwa memalukan sekaligus menyedihkan seperti derita Siti Nurhaliza tidak terulang di kemudian hari ?
Mengapa belum terlihat upaya mempidanakan pelaku manipulasi, pemalsuan dan penyalahgunaan data kemiskinan yang jelas-jelas telah menyengsarakan rakyat yang sudah susah dengan kemiskinannya ?
Haruskah aparat penegak hukum hanya duduk menunggu adanya warga “pemberani” dan nekat yang mau bersusah-susah melaporkan pelaku agar oknum-oknum “penikmat” data kemiskinan itu dipidana ?
Wes Wayahe gelorakan Gerakan Pidanakan Pemalsu/Manipulasi dan Penyalah Gunaan Data Kemiskinan.
Wes wayahe Jember bebas dari masyarakat miskin yang tidak tersentuh bantuan pemerintah.
Wes wayahe Jember memiliki Data Kemiskinan yang valid dan terpercaya.
Wes Wayahe Jember bebas dari perbuatan meng-Ekploitasi Kemiskinan rakyatnya.
Wes Wayahe siMiskin Menikmati Hak-hak nya
Wes Wayahe Jember punya Birokrasi EGP. Birokrasi yang “Ejeb”, Birokrasi yang “Gesek” dan Birokrasi yang “Pelak”
Oleh : Kustiono Musri
