Ketegangan Menunggu SK Plh Bupati Jember
Oleh Kustiono Musri
Tak ubahnya film eksyen hoolywood, ketegangan demi ketegangan tak kunjung henti datang silih berganti dari awal sampai akhir.
Drama Pemerintahan Kabupaten Jember dengan kekalahan telak Bupati Petahana dengan segala kekuatan materi, lobby dan strateginya, ternyata bukan sebagai puncak klimaks yang diharapkan banyak pihak. Ketegangan berikutnya justru muncul kembali dengan ulah membabi butanya Faida yang masih menjabat sebagai Bupati dengan membumi hanguskan segalanya.
Setelah MA menolak pemakzulan oleh DPRD, kepuasan mayoritas rakyat Jember pun terobati dengan kekalahan telak Faida di pilkada 2020. Namun, kepuasan itu tidak berlangsung lama, muncul lagi kegaduhan. Pemerintah propinsipun akhirnya mereaksi, tidak ada kata lain selain Pemecatan.
Namun ternyata Hasil Pemeriksaan Tim Gabungan Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi yang berkesimpulan bulat untuk Memecat Faida pun akhirnya menjadi antiklimaks. Sampai hari terakhir Faida menjabat Bupati, Mendagri tak juga meneken Surat Keputusannya Memecat Bupati dengan segudang kesalahan.
Hari ini, akibat tertundanya pelantikan Bupati Terpilih, karena aturan UU mengharuskan Pemerintahan Kabupaten Jember harus tetap berjalan, maka Jember harus dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Bupati sampai ada pelantikan Bupati Terpilih.
Bupati Faida di hari terakhirnya, mau tak mau akan mengerahkan segala kekuatannya untuk mendorong orang-orangnyalah yang akan mendapatkan SK Plh dari Gubernur. Pilihannya satu, Plh Sekda Kabupaten Jember Ahmad Imam Fauzy. Dan itu ditunjukkan dengan berhasilnya Faida dalam rapat vidcon Sekda se Indonesia bersama Dirjen Otoda Kemendagri kemarin sore, Fauzy lah yang ditugaskan oleh Faida.
Disisi lainnya, Pemprov sama sekali tidak mengakui keberadaan Plh Sekda dan Plt-Plt tunjukan Faida. Pemprov hanya mengakui Sekda definitif yakni Mirfano.
Pilihan kepada Mirfano atau Fauzy, dipastikan akan sangat berdampak kepada kepentingan masing-masing gerbong. Bagi sebagian kelompok kritis di Jember, penunjukan Fauzy, akan sepertinya akan menjadi puncak kekecewaan kepada Pemerintah Pusat (Kemendagri). Sebaliknya, penunjukan Mirfano bisa menjadi jurang terdalam kekalahan Faida dan kroninya.
Dari sisi kepentingan Bupati Terpilih, Moch Eksan dalam akun facebooknya menuliskan justru penundaan itu bisa menjadi semacam Blessing in Disguise bagi pengganti Faida nanti.
Pertama, Haji Hendy-Gus Firjaun terhindar dari konflik birokrasi yang merupakan warisan peninggalan Faida-Kiai Muqit. PJ Bupati bentukan gubernur pasti akan menyelesaikan dualisme pejabat dalam lingkungan Pemkab.
Kedua, Haji Hendy-Gus Firjaun dengan demikian, bisa memenuhi kaidah al-khuruj minal ikhtilaf mustahibun (keluar dari dua pertentangan dianjurkan), sehingga pasca dilantik tak lagi direpoti untuk menentukan mana pejabat sah dan tidak. Kondisi birokrasi sudah satu komando dalam melaksanakan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati.
Ketiga, Haji Hendy-Gus Firjaun lepas dari jebakan batman bupati petahana yang menyiapkan “bom waktu” untuk merecoki kepemimpinan kepala daerah yang baru. Orang nomor satu dan dua Jember ini tak terseret dalam arus konflik birokrasi, yang bila salah menentukan pejabat maka akan menyisakan luka dalam. Akibatnya, kondisi birokrasi akan seperti api dalam sekam.
Keempat, Haji Hendy-Gus Firjaun ada waktu sejenak untuk merapikan konsolidasi visi, misi dan program bupati dan wakil bupati dengan koalisi partai, para pendukung dan stakeholders terkait dalam menyusun RPJMD, KUA-PPAS dan APBD 2021. Agar dalam proses penyusunan, pengajuan, pembahasan dan penetapan berjalan dengan lancar dan sukses.
Pemikiran Eksan bisa jadi benar, namun dengan catatan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa akan menyerahkan SK Plh Bupati nanti jam 20.00 kepada Pejabat Provinsi. Bagaimana kalau ternyata jatuh kepada Fauzy ?
Mari nikmati saja ketegangan ini sambil menunggu langkah kebijakan Gubernur tentang SK PLH Bupati nanti. Jangan lupa, siapkan kopi dan rokoknya.
Oleh Kustiono Musri.
