Jember – Ribuan tenda lipat yang dibeli dengan menggunakan anggaran Satgas Covid-19 Pemkab Jember total 479 Milyar (terbesar kedua se Indonesia) ditemukan teronggok mangkrak begitu saja di gudang milik Badan Mertrologi di Jalan Trunojoyo, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember.
Mangkraknya 1.223 unit tenda bantuan yang rencananya untuk pedagang pasar terdampak wabah penyakit yang disebabkan virus corona itu terungkap saat Pansus Covid-19 DPRD Jember rapat dengar pendapat dengan Satgas Penanganan Covid-19, Selasa (23/2/2021) di gedung DPRD.
Setelah mendapat informasi, anggota Pansus kemudian melakukan sidak untuk melihat kondisi tenda-tenda bantuan tersebut. Sesampai di lokasi para wakil rakyat tersebut mendapati tenda-tenda itu hanya ditumpuk begitu saja.
Agusta Jaka Purwana politisi Partai Demokrat yang juga Ketua Fraksi Pandekar khawatir tenda-tenda yang dibeli dengan anggaran Rp 1,2 miliar itu rusak.
”Inikan seharusnya tidak ditumpuk begini. Dibawahnya harus dikasih alas palet. Kenapa tidak dikasih palet Pak,” kata Agusta menanyakan kondisi temuan tenda tersebut kepada Sekertaris Satgas Mad Satuki.
”Inikan bisa rusak pak. Lebih-lebih ditumpuk begitu saja bisa bengkok pipa penyangganya itu, bebannya kan berapa ton itu,” sambungnya.
Dari keterangan Satuki, Satgas membeli 1.600 unit tenda dan hanya 377 unit tenda yang sudah dibagikan kepada para pedagang di Pasar Tanjung Jember. Kondisi ini sangat ironis pasalnya wabah Covid-19 sudah berlangsung 1 tahun. Tenda-tenda ini seharusnya sudah dibagikan kepada pedagang terdampak.
Ketua Pansus Covid-19 David Handoko Seto sangat menyesalkan tidak terdistribusikannya tenda-tenda seharga Rp 800 ribu per unit itu.
”Ini kan eman, tenda-tenda yang dibeli dengan uang rakyat itu seharusnya dibagikan dan dinikmati rakyat tersimpan disini ,”katanya usai melakukan sidak.
”Dan hari ini ndak jelas pembagiannya kapan, kepada siapa by name by address sampai hari ini tidak jelas,”sambungnya.
David juga menegaskan Satgas di era kepemimpinan Bupati Faida agar segera membuat kajian tenda-tenda tersebut akan diperlakukan seperti apa, pasalnya ketua Satgas yang sebelumnya dijabat Faida akan beralih menunggu bupati definitif yang rencananya akan dilantik Gubernur Jawa Timur pada 26 Pebruari 2021.
”(Satgas) harus segera membuat kajian mau diapakan barang sebanyak ini. Ini murni jadi tanggung jawab struktur Satgas covid di bawah kepemimpinan (mantan) Bupati Faida,” katanya.
Sekertaris Satgas Mad Satuki saat dikonfirmasi mengakui tidak terdistribusikannya ribuan tenda itu akibat buruknya perencanaan dari pihaknya.”Saya mengakui perencanaan kurang pas ya,” katanya.
Satuki juga berjanji akan berupaya segera membagikan tenda-tenda itu, namun sebelumnya akan berkonsultasi dengan Plh Bupati Hadi Sulistyo. ”Kemarin itu kan akan dibagikan namun ada yang berpendapat nanti dapat mengganggu arus lalu lintas. Kami akan konsultasi kepada Plh bupati, kami akan mengupayakan agar segera terbagi agar tidak membebani pemerintahan Bupati Hendy,” pungkasnya.
Sementara itu wakil ketua Pansus Covid-19 Edy Cahyo Purnomo atau akrab dipanggil Ipung menyoroti laporan keuangan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Laporan keuangan anggaran Rp 249 Miliar oleh Satgas dinilai asal-asalan. Satgas hanya membuat laporan secara gelondongan.
”Seharusnya kan detail. Karena anggaran inikan melekat ke dinas namun dinas hanya menerima barang, seharusnya dijelaskan detail, dinas ini menerima barang apa saja inikan tidak jelas,”katanya.
Ipung juga mengkhawatirkan tercampurnya bantuan pihak ketiga dengan anggaran Covid-19 yang berasal dari uang rakyat.
Sebelumnya, issue yang berkembang dikalangan aktivis dan wartawan, masih banyak material bantuan dari pihak ketiga yang belum tersalurkan yang disimpan di Pendopo Bupati sampai menjelang Pelaksanaan Pilkada 9 Desember lalu. Terhadap issue tersebut, kemudian disikapi oleh sebagian elemen masyarakat yang mengepung pendopo, karena diduga akan disalurkan pada hari tenang Pilkada.
Pewarta : Ribut Supriadi
