Catatan Kritis Pandangan Umum Fraksi Menanggapi Penyampaian Nota Pengantar Raperda APBD TA 2022
Jember, Xposfile – Kinerja ASN menjadi sorotan mayoritas fraksi yang ada di DPRD Jember pada rapat Paripurna DPRD Terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 yang berlangsung Selasa 9/11/2021.
Pandangan Umum FRAKSI GERAKAN INDONESIA BERKARYA yang dibacakan oleh juru bicaranya Ardi Pujo Prabowo, menyoroti tentang masih kentalnya ego sektoral masing-masing OPD.
“Bicara tentang pemulihan ekonomi, tidaklah cukup kiranya hanya dengan memberikan sejumlah bantuan sosial, asuransi, kolam ikan untuk mengatasi stunting, dan pembangunan infrastruktur saja, melainkan harus lebih dari itu” ujar Ardi.
Perwujudan Sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi mutlak dan keharusan.
“OPD harus mampu mengartikan niat, impian dan cita-cita Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi” tegasnya.
Ardi melanjutkan, OPD tidak boleh terkotak-kotak. OPD harus harus saling bahu membahu, tidak mementingkan egonya sendiri, melainkan harus kerjasama satu komando, merealisasikan program prioritas pembangunan, utamanya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Berikutnya, Ardi juga mencontohkan bagaimana seharusnya ASN menjalankan pemerintahan dengan baik. “ Antar OPD misalnya, Dinas Tenaga Kerja yang menyiapkan SDM nya melalui sejumlah program pelatihan. Dinas Koperasi yang menguatkan kelembagaan UMKM. DISPERINDAG yang menyiapkan kebutuhan peralatannya. Dinas pariwisata yang mengemasnya menjadi daya tarik”
“Semua pelayanan menjadi satu pintu, Seperti yang dilakukan kabupaten tetangga sebelah. Maka, geliat ekonomi rakyat Jember, insyaAllah akan kembali bangkit” tegasnya.
Pandangan Umum Fraksi PKS yang dibacakan oleh H. Mangku Budi Heri Wibowo, SP juga menyinggung tentang buruknya kinerja ASN.
Fraksi PKS sangat memahami apa yang dirasakan bupati hari ini. Bahwa memperbaiki Jember tidak semudah membalik telapak tangan.
“Budaya kerja aparatur daerah yang sudah berjalan 5 tahun akan sulit untuk dapat segera dirubah dalam satu tahun kepemimpinan” ujarnya.
Terasa lebih menohok lagi pandangan umum Fraksi PKB yang dibacakan oleh juru bicaranya Mufid. Politisi yang duduk sebagai anggota dewan lewat PAW ini prihatin dengan masih adanya kebijakan yang dilakukan tidak berdasar pada hasil kajian yang mendalam.
“Ini terlihat dari kuota ASN sebanyak 4.328 orang yang diambil oleh Pemkab Jember tanpa mempertimbangkan kekuatan keuangan daerah” ujarnya.
Seharusnya, lanjut Mufid, Bupati dan Wakil Bupati mengambil skala prioritas posisi ASN yang memang betul-betul dibutuhkan dan mendesak.
“Akibat kebijaksanaan tersebut, Pemkab Jember pada tahun anggaran 2022 harus menyiapkan anggaran hampir Rp 200 M pada saat kondisi fiskal yang semakin berat, pandemi belum jelas kapan berakhir dan pemerintah pusat tidak memberi alokasi anggaran khusus untuk gaji ASN” jelasnya.
Hal kritis yang juga disampaikan oleh Mufid pada rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati siang itu, yakni terkait munculnya anggaran untuk pembangunan olahraga kaum elit.
“Dalam situasi pandemi sekarang ini, Fraksi PKB menyayangkan adanya anggaran Rp 5 miliar untuk pembangunan Club House Lapangan Golf Glantangan“ katanya.
Bukan kami tidak setuju, lanjutnya, tapi waktunya yang tidak tepat.
“Yang semestinya anggaran Rp 5 miliar ini bisa untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui UMKM” sambungnya.
Selain itu kami juga mempertanyakan status tanah padang golf Glantangan, karena setahu kami padang golf itu milik PTPN XII. Pertanyaannya, apakah sudah ada perpanjangan KSO-nya ?
“Jangan sampai niat baik ini justru berujung pada persoalan hukum dan anggaran Rp 5 miliar jadi temuan BPK. Waspadalah. Waspadalah. Kami menyarankan agar rencana ini tak dilanjutkan sebelum semuanya jelas” jelasnya mewanti wanti.
Mufid lalu mengibaratkan APBD tahun 2022 ibarat kertas putih dan pondasi awal kinerja duet H. Hendy – Gus Firjaun. Tidak ada alasan untuk tidak berhasil
“Tahun 2022 adalah tahun pembuktian bagi Beliau berdua, karena jika gagal, Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa berdalih kegagalan itu akibat warisan pemerintahan masa lalu” pungkasnya.
FRAKSI NASDEM, melalui juru bicaranya RETNO ASIH JUWITASARI menyoroti tentang potensi adanya rekanan abal-abal dalam pengerjaan proyek infrastruktur.
Layanan perbaikan infrastruktur yang menjadi prioritas janji kerja bupati wakil bupati tahun 2021 -2022 harus tuntas dan dilakukan berkelanjutan dan terus menerus dengan catatan mendahulukan hal-hal yang penting dan urgent serta menjadi prioritas kepentingan rakyat. Tentunya hal ini tidak mudah. Terutama untuk kegiatan yang berbasis multi years, Pemkab harus benar benar selektif untuk memilih rekanan.
“Jangan rekanan abal abal yang kemudian mendapatkan paket sehingga pengalaman masa lalu tidak terulang kembali di masa sekarang” ujarnya.
Fraksi Nasdem juga menyoroti tentang buruknya kinerja ASN. Tata kelola pemerintahan yang baik dan dan berbasis Teknologi harus ditunjang juga dengan peningkatan kinerja ASN di setiap sektor pemerintah dalam memberikan layanan pada masyarakat.
“Jangan membeli kucing dalam karung, segera isi kekosongan jabatan dengan orang orang yang memiliki kredibilitas, bukan karena titipan pihak pihak tertentu yang tidak berkompeten untuk bersinergi membangun Jember” pungkasnya.
Pewarta : Kustiono Musri
