Jember, Xposfile – Selain tentang predikat Opini Tidak Wajar (OTW) yang harus disandang Jember setelah mendapat Disclaimer tahun sebelumnya (2019), data penting yang menarik untuk diketahui publik Jember adalah tentang besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI (LHP BPK RI) terungkap, jumlah SILPA Kabupaten Jember tahun anggaran 2020 adalah sebesar hampir Rp 843 miliar.
Jumlah ini terbesar sepanjang sejarah pemerintahan era Faida dan bahkan sejak era Bupati-Bupati sebelum Faida.
Diketahui sebelumnya, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember sejak rezim Faida berkuasa, dalam 5 tahun berturut turut selalu menghasilkan Silpa diatas 500 Milyar. Tahun 2016 sebesar 649 Milyar, Tahun 2017 sebesar 569 Milyar, 2018 sebesar 713 Milyar dan tahun 2019 sebesar 630 Milyar. Dan puncaknya, diakhir pemerintahannya 2020 sebesar 843 Milyar.
Meski angka silpa tersebut tetap bisa digunakan untuk tahun anggaran berikutnya, namun kalau ditotal sepanjang 5 Tahun memerintah, Faida telah menghasilkan Silpa total sebesar 3,404 Trilyun.
Baca : https://www.xposfile.com/silpa-fantastis-di-era-faida-siapa-untung/
”Ini luar biasa, jadi SILPA Jember tahun kemarin itu tahun 2020 adalah sebesar Rp 842.997.246.637, jadi hampir Rp 843 miliar,” jelas Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi saat ditemui di ruangannya Kamis siang 3/6/2021.
”Ini yang tertinggi yang pernah didapatkan Pemkab Jember,” sambungnya.
Menurutnya, tingginya angka SILPA Tahun Anggaran 2020 itu sudah diprediksi sebelumnya. ”Angka ini sebelumnya sudah masuk dalam APBD 2021, dimasukan asumsi SILPA kita memang Rp 800 miliar,” terangnya.
Meskipun penetapan APBD Jember terlambat karena baru ditetapkan pada akhir bulan Maret 2021 lalu, namun Itqon berharap, agar nantinya SILPA sebesar itu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wabup MB Firjaun Barlaman untuk pembangunan.
”Dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Jember terutama untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan visi misi beliau Wes Wayahe Jember Bangkit,” katanya.
”Meskipun APBD kita terlambat, namun dengan semangat akselerasi saya kira tidak ada yang tidak mungkin,” sambungnya.
Itqon juga berpesan agar pembangunan segera dapat dilaksanakan, Bupati diharapkan segera mendefinitifkan pejabat utamanya di level kepala dinas. ”Supaya dalam pelaksanaannya tidak ada keragu-raguan,” pungkasnya.
Praktis selama dua tahun berturut-turut, BPK RI selalu memberikan penilaian Buruk terhadap laporan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Jember. Bahkan untuk tahun terakhir pemerintahan era Faida tahun 2020 malah mendapatkan predikat terburuk. Opini Tidak Wajar atau OTW.
Sayangnya, pihak DPRD mengaku masih menerima dalam bentuk cetakan (buku) dan belum mendapatkan soft copy LHP BPK 2020 tersebut, sehingga belum banyak data yang bisa diungkap ke publik.
Pewarta : Kustiono Musri
Silpa tinggi … realisasi pengeluaran dibawah program atau pendapatan diatas target. Tapi laporan keuangan tidak wajar.
Sebenarnya mudah bagi BPK utk mencari masalahnya