Jember – Setelah sebelumnya ramai diberitakan sejumlah anggota DPRD Jember mengusir Plt Kepala Inspektorat Pemkab Jember Produk Bupati Faida dari kantornya, kali ini giliran puluhan buruh PDP menolak dan mengusir Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Arif Wicaksono tunjukan Bupati Faida dari kantornya di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin pagi (8/2/2021).
“Kami melihat penunjukan ini tidak sesuai prosedur. Bupati Faida tinggal beberapa hari menjabat. Seharusnya direktur utama yang lama dijadikan pelaksana tugas lebih dulu sampai ada pejabat definitif,” kata Dwiagus Budiyanto, Koordinator FKPAK dan juru bicara buruh.
“Ternyata rekomendasi itu tidak digubris bupati. Tapi malah menunjuk ketua dewan pengawas. Ini aneh. Kami tanyakan ke Pak Arif, apakah ini sah atau tidak, Pak Arif menjawab, ‘sah atau tidaknya bukan wewenang kami’,” sambung Dwiagus.
Karena tidak bisa memberikan kepastian soal keabsahan surat penunjukan pelaksana tugas, sejumlah buruh kemudian melakukan aksi penghadangan didepan gerbang kantor PDP. Puluhan orang perwakilan buruh dari lima kebun, yakni Sumberpandan, Sumbertenggulun, Kalimrawan, Gunung Pasang, dan Sumberwadung ini memasang spanduk bertuliskan ‘Tolak Plt Dirut PDP Bermasalah’ dan ‘Basuh Muka Gosok Gigi Lawan Arogansi’.
Arif dilarang masuk kantor oleh buruh. “Jangan masuk dulu karena kami harus menanyakan keabsahan ini kepada bupati maupun DPRD Jember,” kata Dwiagus.
Dwiagus mengatakan, pengangkatan Arif bersifat personal. “Seharusnya untuk mengisi kekosongan ini, dewan pengawas kolektif kolegial sebagai pelaksana tugas direksi, bukan pelaksana tugas direktur utama. Kami anggap ini tidak sah,” katanya. Dia ingin agar PDP Kahyangan tetap kondusif.
Buruh sudah berkoordinasi dengan sejumlah pejabat PDP Kahyangan. Menurut Dwiagus, ternyata perusahaan masih bisa berjalan walau tanpa kehadiran direktur utama. “Kemarin seminggu kosong (setelah masa jabatan Hariyanto sebagai direktur utama berakhir pada 1 Februari 2021), tetap berjalan. Jadi tidak ada masalah,” katanya.
Dwi Agus juga mengungkapkan tentang track record Arif. “Pernah ada kasus di Kebun Blawan, dugaan penyelewengan kopi rakyat sampai dia dinonjob-kan dari manager, tidak dapat pesangon setelah pensiun dini,” bebernya.
Terpisah, sumber xposfile mantan salah satu pejabat di PTPN XII yang tidak mau identitasnya disebutkan membenarkan apa yang diungkap oleh Dwi Agus.
“Pemeriksaannya oleh tenaga dari BPKP Surabaya, Seingatku tahun 2014. Iku nang blawan bermasalah, sampai bedol deso kemudian “dikotak” di kantor surabaya” ujar sumber itu.
Dimintai konfirmasi terpisah, Arif meminta agar masalah tersebut tak perlu dipolemikkan. “Saya ke sana sebagai dewan pengawas,” katanya. Ini karena para kepala bagian butuh berkonsultasi teknis dengannya soal operasional perusahaan. “PDP ini kan kegiatannya harian. Karena tidak ada induk semangnya, saya datang,” katanya.
Arif mendapat surat keputusan pelaksana tugas dari Bupati Faida menggantikan Hariyanto yang habis masa jabatannya sebagai direktur utama pada 1 Februari 2021. Namun rupanya penunjukan ini tidak disetujui kalangan buruh.
Akhirnya, Arif tidak masuk ke kantor karena dihadang puluhan orang perwakilan buruh. Meski Arif sempat berdialog dengan para buruh, namun para buruh ini menilai dia tak patut menduduki kursi dirut PDP Kahyangan, karena tak sesuai dengan aturan.
Sebelumnya, Arif adalah Ketua Dewan Pengawas PDP Kahyangan yang justru merekomendasikan kepada Bupati Faida, agar masa jabatan Hariyanto diperpanjang sebagai pelaksana tugas.
Arif menyerahkan persoalan ini kepada Bupati Faida sebagai kuasa pemegang saham PDP Kahyangan. “Karena penunjukan ini kuasa bupati. Kalau serikat pekerja melarang saya ke situ, tidak boleh masuk, ya tidak apa-apa. Bekerja kan tidak harus di kantor,” katanya.
Arif juga menghormati saran-saran dari pemangku kepentingan, termasuk dari DPRD Jember. “Kita menunggu saja. Yang penting PDP ini berjalan dan tidak usah dijadikan polemik,” katanya.
Pewarta : Kustiono Musri
