Bereskan Carut Marut Birokrasi Jember, Hadi Sulistyo Didukung Pemprov Jatim

Keseriusan PLH Bupati Jember Hadi Sulistyo melakukan perubahan suasana birokrasi dengan menghilangkan dualisme yang terjadi di Birokrasi Pemkab Jember benar-benar mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi.

Bukti keseriusan itu terlihat dari rencana pelaksanaan Rakor ASN pada hari Senin 22/2/2021 tersebut, informasinya akan dihadiri oleh Kepala Inspektorat Provinsi Helmy Perdana Putera bersama Kepala OPD Provinsi lainnya.

Kondisi birokrasi di Jember pasca Bupati Faida menjalani cuti kampanye Desember lalu, benar-benar menjadi perhatian publik, bahkan sampai ke tingkat nasional. Kondisi dualisme dan carut marut birokrasi Jember menjadi satu-satunya di Indonesia. Bahkan pernah ada aksi Mosi tidak percaya dari kalangan ASN terhadap Bupati Faida beberapa bulan lalu.

Dihubungi lewat telpon, PLH Bupati Jember Hadi Sulistyo menjawabnya dengan singkat “Senin jam 10.00 saya mengundang DPRD Jember, Forkompimda Jember dan para Kepala OPD Provinsi” jawabnya pada xposfile Minggu siang, 21/2/2021.

Informasi yang didapatkan Xposfile dari internal Pemkab Jember, Sekda Mirfano sudah membuat surat undangan dan menyebarnya kepada seluruh jajarannya. Tak hanya kalangan ASN yang terundang, namun unsur Pimpinan DPRD plus masing-masing Ketua Komisi dan Unsur Forkompimda lainnya juga turut terundang.

Sumber xposfile melanjutkan, tak tanggung-tanggung, keseriusan Pemprov membackup penuh langkah PLH Bupati tersebut kalangan pejabat di Pemprov Jatim, “Saya kerahkan Kepala OPD Provinsi untuk mendukung momen penting ini, ini terjadi satu2nya di indonesia yang nyeleneh birokrasinya” ujarnya menirukan teks kalimat dari salah satu Pejabat Pemprov.

Sayangnya, Sekda Mirfano tidak menjawab klarifikasi Xposfile tentang informasi-informasi tersebut.

“No Comment” jawabnya singkat kepada xposfile

Terpisah, aktivis dilevel Provinsi Jatim pun ikut prihatin dengan kondisi yang terjadi di Jember. Heru Satriyo,S.Ip Ketua LSM MAKI ( Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ) Koorwil Propinsi Jawa Timur dalam rilisnya juga menyampaikan seperti berikut ;

Bersama ini kami menyampaikan :

1. Bahwa PLH Bupati Jember merupakan representasi amanah Gubernur Jawa Timur
2. Bahwa PLH Bupati Jember HANYA melaksanakan amanah Pergub 131/719/011.2/2021 tgl 15 januari 2021 dimana salah satu point utama dalam Pergub 131 tersebut adalah ” semua keputusan yg diambil Bupati terdahulu yaitu Bu Faida ( yang juga merupakan peserfa Pilkada Kab.Jember ) dianggap CACAT PROSEDUR ” dan semua harus dikembalkan dalam platform semula
3. Terkait masalah adanya pihak yang keberatan ketika amanah Pergub 131 tersebut dilaksanakan oleh PLH Bupati Jember saat ini,itu sebuah retorika sederhana yg sangat wajar,MAKI menyarankan silahkan keberatan itu disampaikan dalam ruang konstitusional yang resmi nanti KETIKA BUPATI JEMBER TERPILIH DILANTIK RESMI OLEH GUBERNUR JAWA TIMUR
4. Gerakan apapun yg inkonstitusinal, MAKI siap berdiri di depan, dalam artian MAKI meminta semua pihak yang menganggap TIDAK DIUNTUNGKAN dalam pelaksanaan amanah Pergub 131 melakukan perlawanan secara konstitusional resmi dan tidak berusaha membenturkan PLH Bupati Jember dengan pihak siapapun juga.
5. MAKI mrnganggap bahwa harus ada kebersamaan dalam menata tata kelola birokrasi Kabupaten Jember dengan mengedepankan semangat positif, menyamakan visi dan misi utk Kab Jember yang lebih baik
6. MAKI juga akan mengawal proses dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintahan birokrasi Kabupaten Jember, berjalan beriringan dengan KPK utk membuka semua dugaan praktek korupsi. Termasuk MAKI akan memberikan atensi penuh terhadap RATUSAN REKANAN proyek YG BERHUBUNGAN DENGAN COVID 19 dan notabene sampai sekarang mereka belum mendapat pembayaran dari pekerjaan yang dilakukan

Demikian statement saya

Semoga Kab Jember menjadi lebih baik dan mohon juga selalu mengedepankan semangat 3 M,memakai masker,mencuci tangan dan menghindari kerumunan.

Pewarta : Kustiono Musri