Faida Sewot Debat Vs Ketua RW

Posted on

Mengkritik Kinerja, “Tidak Boleh” kata Bupati

Sebuah Video sejak Sabtu 23/5/2020 siang viral di medsos. Video tersebut, dari penelusuran media, direkam oleh seseorang saat Bupati Faida tengah memberikan bantuan sembako dan uang tunai untuk santri yang tidak pulang kampung di Pondok Pesantren Riyadus Solihin, Lingkungan Pattimura, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (23/5/2020) pagi.

Dalam video yang berdurasi satu menit 41 detik itu terungkap perdebatan “Kami merasa ada ketidakadilan yang terjadi di masyarakat,” terdengar suara pria berbicara kepada Bupati. Berikutnya, diketahui suara pria itu ternyata suara Ketua Rukun Warga 28 Agus Sumardiono.

“Ini bukan pemimpin, tapi ratu yang anti kritik dan masukan” ujar Agus lewat telpon kepada NewsXfile.com

Saat itu, warga sedang mempertanyakan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Diawali keluhan Ketua RT 004 Fatimah kepada Bupati “Warga itu hidup sebatang kara dan untuk makan saja dibantu tetangga sekitar,” kata Agus.

Menurut Agus, sat itulah, kemudian terjadi perdebatan. “Maksud Bu RT dan pengurus, kami ingin mencurahkan isi hati saat ketemu pimpinan. Setidaknya ada respons atau tindaklanjutnya,” katanya.

Agus kecewa dengan respons Bupati Faida. “Kurang pas, ketika ada rakyat mencurahkan isi hati, berkeluh kesah, dan memberikan masukan, jawaban pimpinan seperti itu. Seharusnya, pemimpin menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Apalagi kritik bersifat membangun. Ibu RT ini kan membantu pemerintah, memberikan informasi bahwa ada masyarakat yang luput dari pendataan,” katanya.

Faida mengatakan, pengurus RT dan RW punya akses untuk mengusulkan nama-nama warga miskin yang berhak menerima bantuan. Namun Agus mengatakan, bahwa ada warga miskin yang tidak dapat. “Kami sudah sangat berbuat. Ini hanya masukan, karena Panjenengan pimpinan, kami memberikan masukan,” katanya.

“Kita semua akan menghadapi berbagai macam masalah. Dilarang ngomeli pekerjaan orang lain, apakah itu pekerjaan surveyor tahun 2011 atau…,” kata Faida.

“Tapi apakah kritik itu bagian dari ngomel, Bu?” tanya Agus.

“Tidak boleh,” kata Faida.

“Mengkritik kinerja masa tidak boleh,” tanya Agus lagi.

“Tidak boleh,” kata Faida lagi dengan ketusnya.

“Uh, payah kalau begitu, Bu” timpal Agus.

“Sekarang, biarkan pekerjaan orang yang lama. Kita konsentrasi pada pekerjaan kita,” kata Faida.

“Karena kita RT-RW siap dikritik oleh masyarakat,” sambung Agus tak mau kalah.

“Pekerjaan kita sekarang memperbaiki data, menyampaikan laporan kalau ada yang tidak tepat. Tidak usah ngomeli pekerjaan orang-orang yang dulu. Kita konsentrasi pada pekerjaan kita sekarang,” kata Faida.

“Ya berarti tidak boleh mengkritik sudah. Diam saja sudah,” kata Agus menimpali.

“Bukan diam, tapi langsung ditindaklanjuti,” kata Faida.

“Terima kasih, Bu atas bantuannya. Mohon maaf kalau kita mengkritik,” ujar Agus seolah menyerah.

“Saya tidak mendukung mengkritik pekerjaan orang lama. Pekerjaan orang lama juga berkeringat. Kalau dia ada yang kurang, ada yang salah, kita sekarang yang baru yang memperbaiki,” kata Faida.

Terpisah, Gus Saif Ketua Umum Persada Agung (Persaudaraan Antar Guru Ngaji) mengaku tidak terima melihat video tersebut.

“Itu tanda tanda pemimpin diktator, otoriter. Masak rakyatnya ngomong gak didengarkan. Sementara yang dibagikan bukan harta pribadinya. Dia itu hanya sebagai penyalur. Dia itu dapat kenikmatan, keuntungan dan pertolongan dari rakyatnya. Jangan sok lah. Cuma menyalurkan saja kok sok sok an. Berapa sih harta pribadinya yang dibagikan ke rakyat ” gerutunya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim juga menyayangkan sikap Bupati kepada warganya dalam video tersebut.

” Bagaimana Bupati bisa tahu uneg uneg warganya kalau caranya begitu. Mestinya kan didengarkan dulu aspirasi warganya. Apalagi infonya, itu Ketua RW yang selama ini aktiv membantu warganya” ujar Halim.

Halim mengaku, saat dirinya turun ke masyarakat bawah untuk serap aspirasi “Banyak keluhan dari petugas RT, RW di desa dan kelurahan yang tidak di fungsikan dalam pendataan, seolah mengesampingkan petugas resmi perangkat desa dan kelurahan. Kalau ini diteruskan, bagaimana perangkat itu bisa punya wibawa didepan warganya sendiri. Kasihan mereka. Mereka yg dibenturkan denga warganya sendiri” pungkas Halim. (Kus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.